Sabtu, 28 April 2012
KUMPULAN SATUAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING
KUMPULAN SATLAN BK
SATUAN KEGIATAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING
Tugas Guru BK/Konselor dan Pengawas Bimbingan dan Konseling Menurut PP No. 74 Tahun 2008
TEKNIK-TEKNIK DASAR KOMUNIKASI DALAM KONSELING
KODE ETIK PROFESI KONSELOR INDONESIA (ASOSIASI BIMBINGAN KONSELING INDONESIA)
I. PENDAHULUAN
a. PENGERTIAN
Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia;Merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap profesional Bimbingan dan Konseling Indonesia
b. DASAR KODE ETIK PROFESI B-K
1. Pancasila, mengingat profesi bimbingan dan konseling merupakan usaha pelayanan terhadap sesama manusia dalam rangka ikut membina warga negara Indonesia yang bertanggung jawab
2. Tuntutan profesi, yang mengacu pada kebutuhan dan kebahagiaan klien sesuai denagn norma-norma yang berlaku
II. KUALIFIKASI DAN KEGIATAN PROFESIONAL KONSELORA. KUALIFIKASI
1. Memiliki nilai, sikap. Ketrampilan, pengetahuan dan wawasan dalam bidang profesi bimbingan dan konseling
2. Memperoleh pengakuan atas kemampuan dan kewenangan sebagai konselor.
1. Nilai, sikap, ketrampilan, pengetahuan dan wawasan yang harus dimiliki konselor :
a. Konselor wajib terus-menerus berusaha mengembangkan dan menguasai dirinya
b. Konselor wajib memperlihatkan sifat-sifat sederhana, rendah hati, sabar, menepati janji, dapat dipercaya, jujur, tertib dan hormat
c. Konselor wajib memeiliki rasa tanggung jawab terhadap saran ataupun peringatan yang diberikan kepadanya, khususnya dari rekan seprofesi yang berhubungan dgn pelaksanaan ketentuan tingkah laku profesional
d. Konselor wajib mengusahakan mutu kerja yang tinggi dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi termasuk material, finansial dan popularitas
e. Konselor wajib trampil dlm menggunakan tekhnik dan prosedur khusus dgn wawasan luas dan kaidah-kaidah ilmiah
2. Pengakuan Kewenangan
• Pengakuan Keahlian
• Kewenangan oleh organisasi profesi atas dasar wewenang yg diberikan kepadanya.
B. INFORMASI, TESTING DAN RISET
1. Penyimpanan dan penggunaan Informasi
a. Catatan tentang diri klien spt; wawancara, testing, surat-menyurat, rekaman dan data lain merupakan informasi yg bersifat rahasia dan hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan klien.
b. Penggunaan data/informasi dimungkinkan untuk keperluan riset atau pendidikan calon konselor sepanjang identitas klien dirahasiakan
c. Penyampaian informasi ttg klien kepada keluarganya atau anggota profesi lain membutuhkan persetujuan klien
d. Penggunaan informasi ttg Klien dalam rangka konsultasi dgn anggota profesi yang sama atau yang lain dpt dibenarkan asalkan kepentingan klien dan tidak merugikan klien.
e. Keterangan mengenai informasi profesional hanya boleh diberikan kepada orang yang berwenang menafsirkan dan menggunakannya.
2. Testing
Suatu jenis tes hanya diberikan oleh konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya.
a. Testing dilakukan bila diperlukan data yang lebih luas ttg sifat, atau ciri kepribadian subyek untuk kepentingan pelayanan
b. Konselor wajib mmebrikan orientasi yg tepat pada klien dan orang tua mengenai alasan digunakannya tes, arti dan kegunaannya.
c. Penggunaan satu jenis tes wajib mengikuti pedoman atau petunjuk yg berlaku bg tes tsb.
d. Data hasil testing wajib diintegrasikan dgn informasi lain baik dari klien maupun sumber lain
e. Hasil testing hanya dapat diberitahukan pada pihak lain sejauh ada hubungannya dgn usaha bantuan kepada klien.
3. Riset
a. Dalam mempergunakan riset thdp manusia, wajib dihindari hal yang merugikan subyek
b. Dalam melaporkan hasil riset, identitas klien sebagai subyek wajib dijaga kerahasiannya.
C. PROSES PELAYANAN
1. Hubungan dalam Pemberian Pelayanan
a. Konselor wajib menangani klien selama ada kesempatan dlm hubungan antara klien dgn konselor.
b. Klien sepenuhnya berhak mengakhiri hubungan dengan konselor, meskipun proses konseling belum mencapai hasil konkrit
c. Sebaliknya Konselor tidak akan melanjutkan hubungan bila klien tidak memperoleh manfaat dari hubungan tsb.
2. Hubungan dengan Klien
a. Konselor wajib menghormati harkat, martabat, integritas dan keyakinan klien.
b. Konselor wajib menempatkan kepentingan kliennya diatas kepentingan pribadinya.
c. Konselor tidak diperkenankan melakukan diskriminasi atas dasar suku, bangsa, warna kulit, agama, atau status sosial tertentu.
d. Konselor tidak akan memaksa seseorang untuk memberi bantuan pada seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan.
e. Konselor wajib memebri pelayanan kepada siapapun terlebih dalam keadaan darurat atau banyak orang menghendakinya
f. Konselor wajib memberikan pelayan hingga tuntas sepanjang dikehendaki klien
g. Konselor wajib menjelaskan kepada klien sifat hubungan yg sedang dibina dan batas-batas tanggung jawab masing-masing dalam hubungan profesional
h. Konselor wajib mengutamakan perhatian terhadap klien
i. Konselor tidak dapat memberikan bantuan profesional kepada sanak saudara, teman-teman karibnya sepanjang hubunganya profesional.
D. KONSULTASI DAN HUBUNGAN DENGAN REKAN SEJAWAT
1. Konsultasi dengan Rekan Sejawat
Jikalau Konselor merasa ragu dalam pemberian pelayanan konseling, maka Ia wajib berkonsultasi dengan rekan sejawat selingkungan profesi dengan seijin kliennya.
2. Alih Tangan kasus
a. Konselor wajib mengakhiri hubungan konseling dengan klien bila dia menyadari tidak dapat memberikan bantuan pada klien
b. Bila pengiriman ke ahli disetujui klien, maka menjadi tanggung jawab konselor menyarankan kepada klien dengan bantuan konselor untuk berkonsultasi kepada orang atau badan yang punya keahlian yg relevan.
c. Bila Konselor berpendapat bahwa klien perlu dikirm ke ahli lain, namun klien menolak pergi melakukannya, maka konselor mempertimbangkan apa baik dan buruknya.
III. HUBUNGAN KELEMBAGAAN
A. Prinsip Umum
1. Prinsip Umum dalam pelayanan individual, khususnya mengenai penyimpanan serta penyebaran informasi klien dan hubungan kerahasiaan antara konselor dengan klien berlaku juga bila konselor bekerja dalam hubungan kelembagaan
2. Jika konselor bertindak sebagai konsultan di suatu lembaga,Sebagai konsultan, konselor wajib tetap mengikuti dasar-dasar pokok profesi Bimbingan dan Konselor tidak bekerja atas dasar komersial.
B. Keterikatan Kelambagaan
1. Setiap konselor yang bekerja dalam siuatu lembaga, selama pelayanan konseling tetap menjaga rahasia pribadi yang dipercayakan kepadanya.
2. Konselor wajib memepertanggungjawabkan pekerjaannya kpd atasannya, namun berhak atas perlindungan dari lembaga tsb dalam menjalankan profesinya.
3. Konselor yang bekerja dalam suatu lembaga wajib mengetahu program kegiatan lembaga tsb, dan pekrjaan konselor dianggap sebagai sumbangankhas dalam mencapai tujuan lembaga tsb.
4. Jika Konselor tidak menemukan kecocokan mengenai ketentuan dan kebijaksanaan lembaga tsb, maka konselor wajib mengundurkan diri dari lembaga tersebut.
IV. PRAKTEK MANDIRI DAN LAPORAN KEPADA PIHAK LAIN
A. Konselor Praktik Mandiri
1. Konselor yang praktek mandiri (privat) dan tidak bekerja dalam hubungan kelembagaan tertentu, tetap mentaati kode etik jabatan sebagai konselor dan berhak mendapat perlindungan dari rekan seprofesi.
2. Konselor Privat wajib memperoleh izin praktik dari organisasi profesi yakni ABKIN
B. Laporan pada Pihak Lain
Jika Konselor perlu melaporkan sesuatu hal ttg klien pada pihak lain (spt: pimpinan tempat dai bekerja), atau diminta oleh petugas suatu badan diluar profesinya, dan ia wajib memberikan informasi tsb, maka dalam memberikan informasi itu ia wajib bijaksana dgn berpedoman pada suatu pegangan bhw dgn berbuat begitu klien tetap dilindungi dan tidak dirugikan.
V. KETAATAN PADA PROFESI
A. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban
1. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya Konselor wajib mengaitkannya dengan tugas dan kewajibannya terhadap klien dan profesi sesuai kode etik untuk kepentingan dan kebahagiaan klien
2. Konselor tidak dibenarkan menyalahgunakan jabatannya sebagai konselor untuk maksud mencari keuntungan pribadi atau maksud lain yang merugikan klien, atau menerima komisi atau balas jasa dalam bentuk yg tidak wajar
B.Pelanggaran terhadap Kode Etik
1. Konselor wajib mengkaji secara sadar tingkah laku dan perbuatannya bahwa ia mentaati kode etik
2. Konselor wajib senantiasa mengingat bahwa setiap pelanggaran terhadap kode etik akan merugikan diri sendiri, klien, lembaga dan pihak lain yg terkait.
3. Pelanggaran terhadap kode etik akan mendapatkan sangsi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh ABKIN
http://cybercounselingstain.bigforumpro.com
DEMOKRASI PANCASILA – DEMOKRASI LIBERAL
Demokrasi Pancasila
I. PENGERTIAN DEMOKRASI PANCASILA
Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.
Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. (Sejarah dan Perkembangan Demokrasi, http://www.wikipedia.org)
Menurut Wikipedia Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusionil cukup jelas tersirat di dalam Undang Undang Dasar 1945. Selain dari itu Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit 2 prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu:
1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat).
Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat).
2. Sistem Konstitusionil
Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan 2 istilah Rechstaat dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945, ialah demokrasi konstitusionil. Di samping itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilana, dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.
Dengan demikian demokrasi Indonesia mengandung arti di samping nilai umum, dituntut nilai-nilai khusus seperti nilai-nilai yang memberikan pedoman tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, tanah air dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan masyarakat, usaha dan krida manusia dalam mengolah lingkungan hidup. Pengertian lain dari demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (demokrasi pancasila). Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, berarti pula demokrasi adalah suatu bentuk kekuasaan dari – oleh untuk rakyat. Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Kenyataannya, baik dari segi konsep maupun praktik, demos menyiratkan makna diskriminatif. Demos bukan untuk rakyat keseluruhan, tetapi populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal memiliki hak preogratif forarytif dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan menyangkut urusan publik atau menjadi wakil terpilih, wakil terpilih juga tidak mampu mewakili aspirasi yang memilihnya. (Idris Israil, 2005:51)
Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:
1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.
2. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.
3. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.
4. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.
II. PRINSIP POKOK DEMOKRASI PANCASILA
Prinsip merupakan kebenaran yang pokok/dasar orang berfikir, bertindak dan lain sebagainya. Dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara umum, terdapat 2 landasan pokok yang menjadi dasar yang merupakan syarat mutlak untuk harus diketahui oleh setiap orang yang menjadi pemimpin negara/rakyat/masyarakat/organisasi/partai/keluarga, yaitu:
1. Suatu negara itu adalah milik seluruh rakyatnya, jadi bukan milik perorangan atau milik suatu keluarga/kelompok/golongan/partai, dan bukan pula milik penguasa negara.
2. Siapapun yang menjadi pemegang kekuasaan negara, prinsipnya adalah selaku pengurusa rakyat, yaitu harus bisa bersikap dan bertindak adil terhadap seluruh rakyatnya, dan sekaligus selaku pelayana rakyat, yaitu tidak boleh/bisa bertindak zalim terhadap tuannyaa, yakni rakyat.
Adapun prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:
1. Pemerintahan berdasarkan hukum: dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan:
a. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat),
b. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas),
c. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR.
2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia,
3. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah,
4. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya,
5. adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi Untuk menyalurkan aspirasi rakyat,
6. Pelaksanaan Pemilihan Umum;
7. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2 UUD 1945),
8. Keseimbangan antara hak dan kewajiban,
9. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain,
10. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.
III. CIRI-CIRI DEMOKRASI PANCASILA
Dalam bukunya, Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan, Idris Israil (2005:52-53) menyebutkan ciri-ciri demokrasi Indonesia sebagai berikut:
1. Kedaulatan ada di tangan rakyat.
2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong.
3. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi.
5. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.
6. Menghargai hak asasi manusia.
7. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak.
8. Tidak menganut sistem monopartai.
9. Pemilu dilaksanakan secara luber.
10. Mengandung sistem mengambang.
11. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas.
12. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.
IV. SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI PANCASILA
Landasan formil dari periode Republik Indonesia III ialah Pancasila, UUD 45 serta Ketetapan-ketetapan MPRS. Sedangkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila menurut prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Batang Tubuh UUD 1945 berdasarkan tujuh sendi pokok, yaitu sebagai berikut:
1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum
Negara Indonesia berdasarkan hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machsstaat). Hal ini mengandung arti bahwa baik pemerintah maupun lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan tindakannya bagi rakyat harus ada landasan hukumnya. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya.
2. Indonesia menganut sistem konstitusional
Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi, di samping oleh ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang merupakan pokok konstitusional, seperti TAP MPR dan Undang-undang.
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi
Seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu, bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi MPR mempunyai tugas pokok, yaitu:
a. Menetapkan UUD;
b. Menetapkan GBHN; dan
c. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden
Wewenang MPR, yaitu:
a. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain, seperti penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden;
b. Meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai pelaksanaan GBHN;
c. Melaksanakan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden;
d. Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan UUD;
e. Mengubah undang-undang.
4. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi. Presiden selain diangkat oleh majelis juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Presiden adalah Mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR.
5. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang dipegang oleh presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang termasuk APBN. Untuk mengesahkan undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Hak DPR di bidang legislative ialah hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget.
Hak DPR di bidang pengawasan meliputi:
a. Hak tanya/bertanya kepada pemerintah;
b. Hak interpelasi, yaitu meminta penjelasan atau keterangan kepada pemerintah;
c. Hak Mosi (percaya/tidak percaya) kepada pemerintah;
d. Hak Angket, yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal;
e. Hak Petisi, yaitu hak mengajukan usul/saran kepada pemerintah.
6. Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR
Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah kabinet kepresidenan/presidensil.
Kedudukan Menteri Negara bertanggung jawab kepada presiden, tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa, menteri ini menjalankan kekuasaan pemerintah dalam prakteknya berada di bawah koordinasi presiden.
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas
Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. DPR sejajar dengan presiden.
V. FUNGSI DEMOKRASI PANCASILA
Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:
1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara
Contohnya:
a. Ikut menyukseskan Pemilu;
b. Ikut menyukseskan Pembangunan;
c. Ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan.
2. Menjamin tetap tegaknya negara RI,
3. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional,
4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila,
5. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara,
6. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab,
Contohnya:
a. Presiden adalah Mandataris MPR,
b. Presiden bertanggung jawab kepada MPR.
VI. BEBERAPA PERUMUSAN MENGENAI DEMOKRASI PANCASILA
Dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik, Prof. Miriam Budiardjo mengemukakan beberapa perumusan mengenai Demokrasi Pancasila yang diusahakan dalam beberapa seminar, yakni:
1. Seminar Angkatan Darat II, Agustus 1966
a. Bidang Politik dan Konstitusional
1) Demokrasi Pancasila seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar1945,yang berarti menegakkan kembali azas negara-negara hukum dimana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga negara, dimana hak-hak azasi manusia baik dalam aspek kolektif, maupun dalam aspek perseorangan dijamin, dan dimana penyalahgunaan kekuasaan, dapat dihindarkan secara institusionil. Dalam rangka ini harus diupayakan supaya lembaga-lembaga negara dan tata kerja orde baru dilepaskan dari ikatan pribadi dan lebih diperlembagakan (depersonalization, institusionalization )
2) Sosialisme Indonesia yang berarti masyarakat adil dan makmur.
3) Clan revolusioner untuk menyelesaikan revolusi , yang cukup kuat untuk mendorong Indonesia ke arah kemajuan sosial dan ekonomi sesuai dengan tuntutan-tuntutan abad ke-20.
b. Bidang Ekonomi
Demokrasi ekonomi sesuai dengan azas-azas yang menjiwai ketentuan-ketentuan mengenai ekonomi dalam Undang-undang Dasar 1945 yang pada hakekatnya, berarti kehidupan yang layak bagi semua warga negara, yang antara lain mencakup :
1) Pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuangan negara dan
2) Koperasi
3) Pengakuan atas hak milik perorangan dan kepastian hukum dalam penggunaannya
4) Peranan pemerintah yang bersifat pembina, penunjuk jalan serta pelindung.
2. Musyawarah Nasional III Persahi : The Rule of Law, Desember 1966
Azas negara hukum Pancasila mengandung prinsip:
a. Pengakuan dan perlindungan hak azasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan.
b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan lain apapun.
c. Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Yang dimaksudkan kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.
3. Symposium Hak-hak Azasi Manusia, Juni 1967
Demokrasi Pancasila, dalam arti demokrasi yang bentuk-bentuk penerapannya sesuai dengan kenyataan-kenyataan dan cita-cita yang terdapat dalam masyarakat kita, setelah sebagai akibat rezim Nasakom sangat menderita dan menjadi kabur, lebih memerlukan pembinaan daripada pembatasan sehingga menjadi suatu political culturea yang penuh vitalitas.
Berhubung dengan keharusan kita di tahun-tahun mendatang untuk mengembangkan a rapidly expanding economy, maka diperlukan juga secara mutlak pembebasan dinamika yang terdapat dalam masyarakat dari kekuatan-kekuatan yang mendukung Pancasila. Oleh karena itu diperlukan kebebasan berpolitik sebesar mungkin. Persoalan hak-hak azasi manusia dalam kehidupan kepartaian untuk tahun-tahun mendatang harus ditinjau dalam rangka keharusan kita untuk mencapai keseimbangan yang wajar di antara 3 hal, yaitu:
a. Adanya pemerintah yang mempunyai cukup kekuasaan dan kewibawaan.
b. Adanya kebebasan yang sebesar-besarnya.
c. Perlunya untuk membina suatu rapidly expanding economy.
DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo, Miriam. 2002. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
Israil, Idris. 2005. Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan. Malang : Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.
Sharma, P. 2004. Sistem Demokrasi Yang Hakiki. Jakarta : Yayasan Menara Ilmu.
http://www.e-dukasi.net/modul_online/MO_21/ppkn203_07.htm
http://www.wikipedia.org
Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.
Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. (Sejarah dan Perkembangan Demokrasi, http://www.wikipedia.org)
Menurut Wikipedia Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusionil cukup jelas tersirat di dalam Undang Undang Dasar 1945. Selain dari itu Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit 2 prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu:
1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat).
Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat).
2. Sistem Konstitusionil
Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan 2 istilah Rechstaat dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar 1945, ialah demokrasi konstitusionil. Di samping itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilana, dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.
Dengan demikian demokrasi Indonesia mengandung arti di samping nilai umum, dituntut nilai-nilai khusus seperti nilai-nilai yang memberikan pedoman tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, tanah air dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan masyarakat, usaha dan krida manusia dalam mengolah lingkungan hidup. Pengertian lain dari demokrasi Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (demokrasi pancasila). Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, berarti pula demokrasi adalah suatu bentuk kekuasaan dari – oleh untuk rakyat. Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Kenyataannya, baik dari segi konsep maupun praktik, demos menyiratkan makna diskriminatif. Demos bukan untuk rakyat keseluruhan, tetapi populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal memiliki hak preogratif forarytif dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan menyangkut urusan publik atau menjadi wakil terpilih, wakil terpilih juga tidak mampu mewakili aspirasi yang memilihnya. (Idris Israil, 2005:51)
Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:
1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.
2. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.
3. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.
4. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.
II. PRINSIP POKOK DEMOKRASI PANCASILA
Prinsip merupakan kebenaran yang pokok/dasar orang berfikir, bertindak dan lain sebagainya. Dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara umum, terdapat 2 landasan pokok yang menjadi dasar yang merupakan syarat mutlak untuk harus diketahui oleh setiap orang yang menjadi pemimpin negara/rakyat/masyarakat/organisasi/partai/keluarga, yaitu:
1. Suatu negara itu adalah milik seluruh rakyatnya, jadi bukan milik perorangan atau milik suatu keluarga/kelompok/golongan/partai, dan bukan pula milik penguasa negara.
2. Siapapun yang menjadi pemegang kekuasaan negara, prinsipnya adalah selaku pengurusa rakyat, yaitu harus bisa bersikap dan bertindak adil terhadap seluruh rakyatnya, dan sekaligus selaku pelayana rakyat, yaitu tidak boleh/bisa bertindak zalim terhadap tuannyaa, yakni rakyat.
Adapun prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:
1. Pemerintahan berdasarkan hukum: dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan:
a. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat),
b. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas),
c. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR.
2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia,
3. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah,
4. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya,
5. adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi Untuk menyalurkan aspirasi rakyat,
6. Pelaksanaan Pemilihan Umum;
7. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2 UUD 1945),
8. Keseimbangan antara hak dan kewajiban,
9. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain,
10. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.
III. CIRI-CIRI DEMOKRASI PANCASILA
Dalam bukunya, Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan, Idris Israil (2005:52-53) menyebutkan ciri-ciri demokrasi Indonesia sebagai berikut:
1. Kedaulatan ada di tangan rakyat.
2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong.
3. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi.
5. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.
6. Menghargai hak asasi manusia.
7. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak.
8. Tidak menganut sistem monopartai.
9. Pemilu dilaksanakan secara luber.
10. Mengandung sistem mengambang.
11. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas.
12. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.
IV. SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI PANCASILA
Landasan formil dari periode Republik Indonesia III ialah Pancasila, UUD 45 serta Ketetapan-ketetapan MPRS. Sedangkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila menurut prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Batang Tubuh UUD 1945 berdasarkan tujuh sendi pokok, yaitu sebagai berikut:
1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum
Negara Indonesia berdasarkan hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machsstaat). Hal ini mengandung arti bahwa baik pemerintah maupun lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan tindakannya bagi rakyat harus ada landasan hukumnya. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya.
2. Indonesia menganut sistem konstitusional
Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi, di samping oleh ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang merupakan pokok konstitusional, seperti TAP MPR dan Undang-undang.
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi
Seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu, bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi MPR mempunyai tugas pokok, yaitu:
a. Menetapkan UUD;
b. Menetapkan GBHN; dan
c. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden
Wewenang MPR, yaitu:
a. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain, seperti penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden;
b. Meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai pelaksanaan GBHN;
c. Melaksanakan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden;
d. Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan UUD;
e. Mengubah undang-undang.
4. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi. Presiden selain diangkat oleh majelis juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Presiden adalah Mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR.
5. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang dipegang oleh presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang termasuk APBN. Untuk mengesahkan undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Hak DPR di bidang legislative ialah hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget.
Hak DPR di bidang pengawasan meliputi:
a. Hak tanya/bertanya kepada pemerintah;
b. Hak interpelasi, yaitu meminta penjelasan atau keterangan kepada pemerintah;
c. Hak Mosi (percaya/tidak percaya) kepada pemerintah;
d. Hak Angket, yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal;
e. Hak Petisi, yaitu hak mengajukan usul/saran kepada pemerintah.
6. Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR
Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada presiden. Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah kabinet kepresidenan/presidensil.
Kedudukan Menteri Negara bertanggung jawab kepada presiden, tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa, menteri ini menjalankan kekuasaan pemerintah dalam prakteknya berada di bawah koordinasi presiden.
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas
Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. DPR sejajar dengan presiden.
V. FUNGSI DEMOKRASI PANCASILA
Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:
1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara
Contohnya:
a. Ikut menyukseskan Pemilu;
b. Ikut menyukseskan Pembangunan;
c. Ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan.
2. Menjamin tetap tegaknya negara RI,
3. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional,
4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila,
5. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara,
6. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab,
Contohnya:
a. Presiden adalah Mandataris MPR,
b. Presiden bertanggung jawab kepada MPR.
VI. BEBERAPA PERUMUSAN MENGENAI DEMOKRASI PANCASILA
Dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik, Prof. Miriam Budiardjo mengemukakan beberapa perumusan mengenai Demokrasi Pancasila yang diusahakan dalam beberapa seminar, yakni:
1. Seminar Angkatan Darat II, Agustus 1966
a. Bidang Politik dan Konstitusional
1) Demokrasi Pancasila seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar1945,yang berarti menegakkan kembali azas negara-negara hukum dimana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga negara, dimana hak-hak azasi manusia baik dalam aspek kolektif, maupun dalam aspek perseorangan dijamin, dan dimana penyalahgunaan kekuasaan, dapat dihindarkan secara institusionil. Dalam rangka ini harus diupayakan supaya lembaga-lembaga negara dan tata kerja orde baru dilepaskan dari ikatan pribadi dan lebih diperlembagakan (depersonalization, institusionalization )
2) Sosialisme Indonesia yang berarti masyarakat adil dan makmur.
3) Clan revolusioner untuk menyelesaikan revolusi , yang cukup kuat untuk mendorong Indonesia ke arah kemajuan sosial dan ekonomi sesuai dengan tuntutan-tuntutan abad ke-20.
b. Bidang Ekonomi
Demokrasi ekonomi sesuai dengan azas-azas yang menjiwai ketentuan-ketentuan mengenai ekonomi dalam Undang-undang Dasar 1945 yang pada hakekatnya, berarti kehidupan yang layak bagi semua warga negara, yang antara lain mencakup :
1) Pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuangan negara dan
2) Koperasi
3) Pengakuan atas hak milik perorangan dan kepastian hukum dalam penggunaannya
4) Peranan pemerintah yang bersifat pembina, penunjuk jalan serta pelindung.
2. Musyawarah Nasional III Persahi : The Rule of Law, Desember 1966
Azas negara hukum Pancasila mengandung prinsip:
a. Pengakuan dan perlindungan hak azasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan.
b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan lain apapun.
c. Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Yang dimaksudkan kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.
3. Symposium Hak-hak Azasi Manusia, Juni 1967
Demokrasi Pancasila, dalam arti demokrasi yang bentuk-bentuk penerapannya sesuai dengan kenyataan-kenyataan dan cita-cita yang terdapat dalam masyarakat kita, setelah sebagai akibat rezim Nasakom sangat menderita dan menjadi kabur, lebih memerlukan pembinaan daripada pembatasan sehingga menjadi suatu political culturea yang penuh vitalitas.
Berhubung dengan keharusan kita di tahun-tahun mendatang untuk mengembangkan a rapidly expanding economy, maka diperlukan juga secara mutlak pembebasan dinamika yang terdapat dalam masyarakat dari kekuatan-kekuatan yang mendukung Pancasila. Oleh karena itu diperlukan kebebasan berpolitik sebesar mungkin. Persoalan hak-hak azasi manusia dalam kehidupan kepartaian untuk tahun-tahun mendatang harus ditinjau dalam rangka keharusan kita untuk mencapai keseimbangan yang wajar di antara 3 hal, yaitu:
a. Adanya pemerintah yang mempunyai cukup kekuasaan dan kewibawaan.
b. Adanya kebebasan yang sebesar-besarnya.
c. Perlunya untuk membina suatu rapidly expanding economy.
DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo, Miriam. 2002. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
Israil, Idris. 2005. Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan. Malang : Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.
Sharma, P. 2004. Sistem Demokrasi Yang Hakiki. Jakarta : Yayasan Menara Ilmu.
http://www.e-dukasi.net/modul_online/MO_21/ppkn203_07.htm
http://www.wikipedia.org
Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah.[1] Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.[2]
Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada Abad Pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Pada zaman sekarang demokrasi konstitusional umumnya dibanding-bandingkan dengan demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi.
Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat di Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada. Konstitusi yang dipakai dapat berupa republik (Amerika Serikat, India, Perancis) atau monarki konstitusional (Britania Raya, Spanyol). Demokrasi liberal dipakai oleh negara yang menganut sistem presidensial (Amerika Serikat), sistem parlementer (sistem Westminster: Britania Raya dan Negara-Negara Persemakmuran) atau sistem semipresidensial (Perancis).
[sunting] Referensi
1. ^ Blackwell Dictionary of Modern Social Thought, Blackwell Publishing 2003, p. 148
2. ^ “Democracy and Citizenship: Glossary”. American politics. The University of Texas at Austin. http://www.laits.utexas.edu/gov310/DC/glossary.html. Diakses pada 9 Agustus 2004.
Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.
KESIMPULANDemokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada Abad Pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Pada zaman sekarang demokrasi konstitusional umumnya dibanding-bandingkan dengan demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi.
Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat di Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada. Konstitusi yang dipakai dapat berupa republik (Amerika Serikat, India, Perancis) atau monarki konstitusional (Britania Raya, Spanyol). Demokrasi liberal dipakai oleh negara yang menganut sistem presidensial (Amerika Serikat), sistem parlementer (sistem Westminster: Britania Raya dan Negara-Negara Persemakmuran) atau sistem semipresidensial (Perancis).
[sunting] Referensi
1. ^ Blackwell Dictionary of Modern Social Thought, Blackwell Publishing 2003, p. 148
2. ^ “Democracy and Citizenship: Glossary”. American politics. The University of Texas at Austin. http://www.laits.utexas.edu/gov310/DC/glossary.html. Diakses pada 9 Agustus 2004.
Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.
Keduanya adalah sebuah sistem demokrasi pemerintahan, keduanya bisa dipakai di negara manapun, dengan cara masing masing di indonesia sendiri demokrasi pancasila sudah mendarah daging disetiap warga nya, karena demokrasi itu mencerminkan kehidupan bermasyarakat, sistem demokrasi/ pemerintahan liberal tidak akan cocok untuk diterapkan di indonesia karena adat dan budaya negara indonesia bertolak belakang dengan negara barat, NKRI harga mati, demokrasi pancasila harus diudayakan kepada anak cucu kita. . .
Sabtu, 31 Maret 2012
Upaya Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa Kelas VIIc SMPN I Tajinan Malang Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achivement Devisions (STAD) Berbasis Eksperimen Tahun Pelajaran 2011/2012.
ABSTRAK
Musawwir.2012. Upaya Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa Kelas VIIc SMPN I Tajinan Malang Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achivement Devisions (STAD) Berbasis Eksperimen Tahun Pelajaran 2011/2012. Skripsi, Program Studi Pendidikan Fisika. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kanjuruhan Malang. Pembimbing I : Drs. H. Solikhan, S.Si. Pembimbing II : Drs. Sudi Dul Aji, M.Si.
Kata Kunci : Pembelajaran Kooperatif STAD, Motivasi Belajar, Prestasi Belajar.
Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMA PGRI Gedangan Kelas XI IPA, bahwa pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah dengan pendekatan konvensional (ceramah). Hal ini menyebabkan prestasi belajar siswa dan keterampilan-keterampilan yang dimiliki siswa rendah. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan perubahan terhadap pendekatan pembelajaran yang diterapkan. Dalam hal ini, peneliti menerapkan pendekatan inkuiri terbimbing untuk meningkatkan keterampilan proses sains dan prestasi belajar siswa kelas XI IPA SMA PGRI Gedangan.
Pendekatan inkuiri terbimbing terdiri dari 5 tahap pembelajaran yaitu identifikasi persoalan, membuat hipotesis, eksperimen dan pengumpulan data, menganalisis data, dan mengambil kesimpulan. Di dalam kegiatan inkuiri terbimbing tersebut mencakup kegiatan-kegiatan ilmiah yang dapat meningkatkan keterampilan proses sains dan prestasi belajar siswa menjadi meningkat.
Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Siklus I membahas tentang materi tekanan zat padat dan tekanan fluida statis dalam ruang terbuka (tekanan hidrostatis) sedangkan siklus II membahas tentang tekanan fluida statis dalam ruang tertutup (hukum Pascal) dan hukum Archimedes. Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2010/2011 di kelas XI IPA SMA PGRI Gedangan. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 25 siswa.
Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, rata-rata keterlaksanaan pembelajaran mengalami peningkatan yaitu pada siklus I sebesar 83,69% menjadi 89,46% pada siklus II. Sedangkan dari analisis keterampilan proses sains yang dicapai oleh siswa pada saat pembelajaran berlangsung pada siklus I yaitu 81,60% dan pada siklus II 87,59%. Peningkatan ini juga terjadi pada prestasi belajar siswa. Prestasi belajar siswa sebelum dilakukan tindakan sebesar 62,92 pada siklus I sebesar 64,44 sedangkan pada siklus II mencapai 71.
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan inkuiri terbimbing dapat meningkatkan keterampilan proses sains dan prestasi belajar Fisika siswa kelas XI IPA SMA PGRI Gedangan.
Membuat Api Dari Es
Percobaan Fisika Asyik: Membuat Api Dari Es
Lho kok aneh ya bukannya elemen api itu lemah dengan elemen es (banyak terpengaruh maen game sama nonton anime), tetapi ternyata api dapat dibuat dari es. Jika sahabat tidak percaya, mari kita buktikan segera. Ini percobaan lumayan asyik lho!
Alat dan bahan yang diperlukan:
1. Tempurung kelapa atau mangkuk
2. Kertas dan plastik
3. Air
4. Almari es
5. Rumput kering atau benda yang mudah terbakar
Langkah-langkah pembuatan:
• Buatlah lensa cembung dari bahan es, begini cara buatnya nih:
1. Tempurung/mangkok dialasi dengan kertas dan plastik (agar es mudah dipisahkan dari tempurung atau mangkok)
2. Isi tempurung/mangkok dengan air
3. Masukkan ke almari es dan tunggu sampai membeku.
4. Pisahkan es dari tempurung.
• Pada siang hari (sekitar pukul 11.00 – 13.00) letakkan rumput kering di tanah lapang dan peganglah lensa cembung buatanmu tadi serta arahkan ke cahaya matahari sedemikian rupa sehingga cahaya terpusat pada rumput kering.
8 Pertanyaan Jebakan Saat Wawancara Kerja
Dalam proses perekrutan pegawai tiap perusahaan membutuhkan beberapa tahapan untuk melakukan seleksi bagi pelamar pekerjaan yaitu pada umumnya tahapan test tertulis, wawancara, test kesehatan (kalau ada). Tidak sedikit pula banyak dari calon karyawan yang telah lulus dalam test tertulis akan tetapi gagal dalam tahap interview atau wawancara.
Mungkin ada baiknya membaca artikel ini yang diharapkan bisa membantu para calon karyawan dalam menyiasati pertanyaan dari pewawancara. Berikut beberapa daftar pertanyaan yang mungkin adalah sebuah jebakan dalam sebuah proses wawancara :
1. Mengapa kami harus mempekerjakan anda?
Ini peluang untuk “menjual” diri anda. Uraikan dengan singkat dan jelas kelebihan yang dimiliki, kualifikasi anda dan apa yang dapat anda sumbangkan bagi perusahaan tersebut. Hati-hati , jangan memberikan jawaban yang terlalu umum. Hampir setiap orang mengatakan mereka merupakan seorang pekerja keras dan memiliki motivasi. Berikanlah jawaban yang memperlihatkan keunikan yang anda miliki.
2. Mengapa tertarik bekerja di perusahaan ini?
Pertanyaan ini merupakan salah satu alat bagi si pewawancara untuk mengetahui apakah anda mempersiapkan diri anda dengan baik. Jangan pernah datang untuk sebuah wawancara pekerjaan tanpa mengetahui latar belakang perusahaan. Dengan memiliki informasi yang cukup mengenai latar belakang perusahaan tersebut maka pertanyaan di atas memberikan kesempatan untuk memperlihatkan inisiatif, dan menunjukkan apakah pengalaman serta kualifikasi yang anda miliki sepadan dengan posisi yang diperlukan.
3. Apa kelemahan utama anda?
Rahasia dalam menjawab pertanyaan di atas adalah dengan berkata jujur mengenai kelemahan anda, tapi jangan lupa menjelaskan bagaimana anda mengubah kelemahan tersebut menjadi kelebihan. Misalnya, bila anda memiliki masalah dengan perusahaan terdahulu, perlihatkan langkah yang anda ambil. Hal ini memperlihatkan bahwa anda memiliki kemampuan dalam mengenali aspek yang perlu diperbaiki dan inisiatif dalam memperbaiki diri anda.
4. Mengapa berhenti dari perusahaan terdahulu?
Walaupun berhenti dari pekerjaan terdahulu dengan cara yang tidak baik, anda harus berhati-hati dalam memberikan jawaban. Usahakan untuk memberikan jawaban yang diplomatis. Bila anda memberikan jawaban yang mengandung aspek negatif, kompensasikan jawaban tadi dengan jawaban yang positif. Bila anda mengeluhkan tentang pekerjaan terdahulu, maka hal ini tidak memberi poin apa-apa buat anda.
5. Bagaimana anda mengatasi masalah?
Tidak mudah memberikan jawaban bila anda mendapatkan pertanyaan seperti di atas, terutama bila baru lulus dan tidak memiliki pengalaman kerja. Pewawancara ingin melihat apakah anda dapat berpikir kritis dan mengembangkan solusi tanpa melihat jenis permasalahan yang anda hadapi, bahkan walaupun tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengatasi masalah yang dihadapi.
Gambarkan langkah-langkah yang anda lakukan dalam memprioritaskan pekerjaan. Hal ini memperlihatkan bahwa anda bertanggungjawab dan tetap dapat berpikir jernih walaupun sedang menghadapi masalah.
6. Prestasi apa yang dibanggakan?
Rahasia dari pertanyaan di atas adalah dengan menyeleksi dan memilih secara spesifik prestasi yang berhubungan dengan posisi yang sedang ditawarkan. Walaupun anda pernah menjuarai bola basket pada waktu kuliah, tetapi ini bukan merupakan sebuah jawaban yang diharapkan. Berikan jawaban yang lebih profesional dan lebih relevan. Pikirkan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut dan kembangkan contoh yang memperlihatkan bagaimana anda dapat memenuhi kebutuhan perusahaan.
7. Berapa gaji yang anda harapkan?
Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang tersulit terutama bagi mereka yang tidak memiliki pengalaman kerja yang cukup.Yang perlu dilakukan sebelum wawancara adalah mencari tahu pasaran gaji untuk posisi yang ditawarkan agar dapat memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Beritahu pewawancara bahwa anda terbuka untuk membicarakan mengenai kompensasi bila saatnya tiba. Bila terpaksa, berikan jawaban yang berupa kisaran angka, bukan angka tertentu.
8. Bisa ceritakan mengenai diri anda?
Mungkin pertanyaan di atas tampaknya mudah tetapi pada kenyataannya tidaklah semudah yang anda bayangkan. Yang pasti anda harus menyadari bahwa pewawancara tidak tertarik untuk mengetahui apa yang anda lakukan di akhir pekan ataupun dari daerah mana anda berasal. Pewawancara berusaha mengetahui anda secara profesional.
Siapkan dua atau tiga poin mengenai diri anda, baik pengalaman kerja maupun sasaran karir anda dan tetap konsisten. Rangkum jawaban anda dengan mengungkapkan keinginan anda sebagai bagian dari perusahaan tersebut. Bila memiliki jawaban yang mantap maka hal ini dapat membawa anda pada pembicaraan yang memperlihatkan kualifikasi anda.
Sumber : www.taukahkamu.com
Pertanyaan Umum dalam Wawancara
Pertanyaan Umum dalam Wawancara
Di bawah ini diberikan daftar pertanyaan umum yang dapat menggali 12 aspek seperti berikut ini.
1. Motivasi
Pertanyaan yang dapat menggali aspek motivasi antara lain :
1. Mengapa anda memutuskan untuk melamar pekerjaan di perusahaan ini ?
2. Apa yang membuat anda menjadi tertarik dengan perusahaan ini ?
3. Tanggung jawab apa yang anda anggap penting dalam pekerjaan ?
4. Tantangan apa yang anda cari dalam pekerjaan ?
5. Sebutkan dua hal yang memotivasi anda dalam bekerja.
6. Apa yang dapat memotivasi anda dalam kehidupan pribadi anda ?
7. Apa yang dapat memotivasi anda dalam menyelesaikan tugas yang sulit ?
8. Apa yang dapat memotivasi anda agar menjadi sukses dalam pekerjaan ?
9. Apa alasan anda keluar dari perusahaan sebelumnya ?
10. Apa yang membuat anda keluar dari perusahaan sebelumnya ?
11. Selama perjalanan karir anda, posisi mana yang paling anda sukai ?
12. Mengapa anda ingin mengubah karir ? (bila yang bersangkutan berpindah profesi/karir)
13. Apa arti bekerja bagi anda ?
Pertanyaan yang dapat menggali aspek ketahanan terhadap tekanan/stres antara lain :
1. Apakah anda dapat bekerja di bawah tekanan ?
2. Pernahkan anda bekerja di bawah tekanan ? Ceritakan bagaimana anda menyikapinya?
3. Dalam lingkungan kerja seperti apa anda merasa nyaman ? (Terstruktur atau tidak ?)
4. Seandainya ada konsumen yang marah karena hal yang bukan dilakukan anda, bagaimana anda menyikapinya ?
5. Bagaimana anda menyikapi kritik yang diberikan kepada anda ?
6. Seandainya anda mendapatkan pekerjaan yang tidak anda harapkan, apa yang akan anda lakukan ?
7. Apa yang anda anggap sebagai hal yang berat untuk dilakukan dalam pekerjaan ?
8. Seandainya anda dihadapkan dengan dua tugas yang harus diselesaikan pada saat yang bersamaan, apa yang akan anda lakukan ?
9. Masalah terbesar apa yang pernah anda hadapi ? Bagaimana anda mengatasinya ?
Pertanyaan yang dapat menggali aspek inisiatif antara lain :
1. Apa yang anda ketahui tentang perusahaan ini ? Dan darimana serta bagaimana anda mengetahuinya ?
2. Kriteria apa yang anda gunakan untuk mengevaluasi perusahaan yang anda harapkan menjadi tempat kerja anda ?
3. Ceritakan mengenai pendidikan dan pelatihan yang pernah anda ikuti.
4. Bagaimana anda mendapatkan pekerjaan selama ini ? (Apakah melalui iklan, referensi, dsb) - untuk yang sudah pernah bekerja.
Pertanyaan yang dapat menggali aspek sikap kerja antara lain :
1. Seandainya anda ditempatkan di cabang perusahaan yang jauh dari lokasi anda, bagaimana anda menyikapinya ?
2. Seandainya ada pengalihan tanggung jawab pada pekerjaan yang anda pegang, bagaimana anda menyikapinya ?
3. Ceritakan mengenai pengalaman kerja anda. (untuk yang sudah bekerja)
4. Apa tanggung jawab anda pada posisi tersebut ? (untuk yang sudah bekerja)
Pertanyaan yang dapat menggali aspek kepercayaan diri antara lain :
1. Menurut anda, apa definisi/arti kesuksesan ? Dan seberapa besar pengaruhnya bagi anda ?
2. Menurut anda, apa definisi/arti kegagalan ? Dan seberapa besar pengaruhnya bagi anda ?
3. Jelaskan ukuran/standar kesuksesan bagi anda.
4. Pekerjaan apa yang telah anda selesaikan dengan sukses ?
5. Apa peran anda dalam kesuksesan tersebut ?
6. Bagaimana anda memandang diri sendiri saat ini ? Apakah sudah sukses ?
Termasuk di dalam kemampuan berpikir analitis adalah "Kemampuan Memecahkan Masalah" (problem solving) dan "Kemampuan Membuat Keputusan" (decision making).
Pertanyaan yang dapat menggali aspek kemampuan berpikir analitis antara lain :
1. Masalah tersulit apa yang pernah anda alami ? Apa yang anda lakukan ? Bagaimana penyelesaiannya ?
2. Hambatan atau kendala apa yang ditemukan selama kuliah atau belajar ? Bagaimana cara mengatasinya ?
3. Ceritakan mengenai persoalan yang pernah anda pecahkan.
4. Ceritakan situasi dimana anda pernah memiliki masalah dengan pengambilan keputusan.
5. Ceritakan dimana anda harus membuat suatu keputusan.
6. Ceritakan bagaimana anda pernah memecahkan masalah yang sulit.
7. Ceritakan mengenai permasalahan yang paling sering anda hadapi dalam pekerjaan.
8. Apakah anda pernah menyelesaikan suatu permasalahan bersama-sama rekan ? Apa peran anda dalam menyelesaikan masalah tersebut ?
9. Apakah anda pernah diminta untuk menyelesaikan beberapa tugas dalam suatu waktu ? Apa yang anda lakukan ?
10. Bagaimana anda menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul tiba-tiba ?
11. Bagaimana anda mengidentifikasikan kedatangan suatu masalah ?
12. Bagaimana anda membuat suatu keputusan penting ?
13. Bagaimana anda memecahkan masalah ?
14. Dalam situasi atau kondisi seperti apa, anda memiliki kemungkinan paling besar untuk berbuat kesalahan ?
15. Keputusan apa yang terasa sulit bagi anda ? Berikan Contohnya !
16. Menurut anda, faktor apa yang paling menentukan suksesnya seseorang ?
17. Apa yang anda lakukan saat dihadapkan dengan pengambilan keputusan yang penting ?
18. Apa yang anda lakukan saat kesulitan atau tidak dapat memecahkan persoalan yang anda hadapi ?
19. Keputusan tersulit apa yang telah anda buat selama tiga tahun terakhir ?
20. Kapan anda memutuskan untuk berhenti berusaha memecahkan suatu persoalan yang sulit ?
Pertanyaan yang dapat menggali aspek kemampuan pencapaian keberhasilan antara lain :
1. Apakah anda senang mengerjakan pekerjaan/proyek yang sulit ?
2. Apakah anda mempunyai prestasi yang dibanggakan ? Ceritakan !
3. Apakah anda memiliki inisiatif ? Bagaimana anda menunjukkan hal tersebut ? Ceritakan satu contoh inisiatif yang telah anda ambil.
4. Apakah anda pernah menyelesaikan persoalan yang sulit ? Atau yang sebelumnya anda pikir tidak dapat anda selesaikan ?
5. Bagaimana anda menunjukkan keinginan (willingness) untuk bekerja ?
6. Sebutkan prestasi yang pernah anda capai dalam pekerjaan atau masa kuliah/sekolah !
7. Sebutkan lima pencapaian terbesar dalam hidup anda !
8. Apa kegagalan terbesar yang pernah anda alami ? Kekecewaan apa yang anda alami ?
9. Bagaimana anda mengatasi perasaan tersebut ? Dan mengatasi kegagalan tersebut ?
10. Hal atau lingkungan seperti apa yang paling mendorong anda dalam bekerja ?
11. Menurut anda, apa tantangan terbesar dalam pekerjaan ?
12. Sebutkan bagian dari pekerjaan yang paling menantang dan yang paling tidak menantang.
13. Apakah anda termasuk orang yang berani dalam mengambil risiko ?
14. Berdasarkan pengalaman anda, ceritakan secara rinci dalam hal apa anda mengambil risiko untuk menyelesaikan suatu tugas ?
15. Mengapa anda mengambil risiko tersebut ?
16. Risiko apa yang anda hadapi saat mengajukan suatu usulan ?
17. Prestasi apa yang pernah anda dapatkan di sekolah yang tidak dapat anda lupakan ?
18. Prestasi apa yang pernah anda capai dalam bekerja yang mendapatkan penghargaan dari pimpinan atau perusahaan ? (baik penghargaan lisan ataupun penghargaan tertulis atau materi).
Pertanyaan yang dapat menggali aspek aspirasi diri antara lain :
1. Mata kuliah (mata pelajaran) apa yang paling anda senangi ? Mata kuliah (mata pelajaran) apa yang paling anda tidak senangi ? Kenapa ?
2. Apa cita-cita anda ketika lulus sekolah ? Ketika lulus kuliah ?
3. Apakah anda berniat melanjutkan sekolah ? Berniat melanjutkan kuliah ?
4. Menurut anda, apakah nilai anda merupakan indikasi terbaik untuk hasil akademik anda ?
5. Kenapa kami harus memilih anda ?
6. Bisakah anda menyebutkan lima kelebihan dan lima kekurangan anda ?
7. Bagaimana pendapat anda mengenai perusahaan ini ?
Pertanyaan yang dapat menggali aspek kelemahan diri antara lain :
1. Apakah anda telah mencapai semua target yang telah anda tetapkan ? Bila tidak, mengapa ?
2. Bagaimana anda mengatasi kegagalan dalam pencapaian target tersebut ?
3. Kelemahan apa yang muncul saat anda dihadapkan pada tugas yang sulit ?
Pertanyaan yang dapat menggali aspek sosialisasi antara lain :
1. Ceritakan kegiatan anda di waktu senggang.
2. Kegiatan apa yang anda ikuti di lingkungan anda ?
3. Seandainya anda menjadi anggota suatu organisasi, maka kegiatan apa dan peran apa yang akan anda lakukan dalam organisasi tersebut ?
4. Selain belajar, kegiatan apa saja yang anda ikuti saat masih kuliah atau sekolah ? Posisi apa yang anda pegang ?
Pertanyaan yang dapat menggali aspek kemandirian antara lain :
1. Ceritakan keputusan-keputusan penting dalam hidup anda, yang anda anggap sebagai keputusan anda sendiri. Juga ceritakan keputusan penting yang anda anggap bukan keputusan anda sendiri.
2. Mengapa anda memilih jurusan .... ?
3. Dalam pengambilan suatu keputusan, siapa yang berpengaruh dalam diri anda ?
4. Dalam hal-hal apa saja orang-orang tersebut anda sertakan ?
Pertanyaan yang dapat menggali aspek kepemimpinan antara lain :
1. Sebutkan kepribadian yang anda miliki yang mencerminkan kemampuan memimpin.
2. Menurut anda, kualitas apa yang dibutuhkan seorang pemimpin ?
3. Apa yang paling menjadi tantangan bagi seorang pemimpin ?
4. Bagaimana cara anda mendelegasikan suatu tanggung jawab ?
5. Apakah anda membutuhka pengawas dalam bekerja ?
6. Bagaimana cara anda membuat suatu rencana kerja ?
7. Bagaimana cara anda memberikan teguran atau mendisiplinkan bawahan anda ?
8. Seandainya ada bawahan anda yang melanggar aturan perusahaan, bagaimana anda menghadapinya ?
9. Atasan seperti apa yang anda harapkan ?
10. Seandainya anda kelebihan beban kerja, apa yang akan anda lakukan ?
11. Bagaimana cara anda untuk memotivasi sesorang ?
12. Atasan seperti apa yang menurut anda sulit untuk diajak kerja sama ?
13. Bawahan seperti apa yang menurut anda sulit untuk diajak kerja sama ?
14. Atasan seperti apa yang menurut anda tidak adil ?
15. Seandainya anda membuat suatu kebijakan, kemudian bawahan anda banyak yang menentangnya, bagaimana anda mengatasinya ?
Pengaruh Narkoba
Pengaruh Narkoba
Pengaruh Narkoba – Narkoba kepanjangan dari Narkotika Obat/bahan Berbahaya. Istilah lain narkoba adalah Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif), dimana nama tersebut diperkenalkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif atau psikotropika dapat menyebabkan dampak negative bagi pemakainya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam dunia kedokteran terkadang jenis obat ini masih digunakan, namun diberlakukan untuk pasien-pasien tertentu, karena mengingat sangat berbahayanya serta pengaruh yang negative dari narkoba. Untuk itu janganlah kita sekali-kali mencoba, mencicipi narkoba. Ingat, banyak dari mereka para pecandu narkoba berawal dari hanya coba-coba atau mencoba.
Dunia Baca Lover dan semuanya hendaknya selalu waspada, karena penyebaran narkoba hingga sudah hampir tak bisa bedung. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa didaerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan genk. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, ormas, pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu meraja rela. Upaya pemberantas narkoba pun sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus narkoba. Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba pada anak-anak yaitu dari pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi Narkoba. Karena Pengaruh narkoba atau penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan beberapa akibat yang beraneka raga, baik dampak tidak langsung maupun dampak langsung. Berikut ini perlu kita ketahui tentang pengaruh narkoba; dampak langsung dan tidak langsung
Dampak Tidak Langsung Narkoba Yang Disalahgunakan
1. Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digerogoti zat beracun.
2. Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik. Selain itu biasanya tukang candu narkoba akan bersikap anti sosial.
3. Keluarga akan malu besar karena punya anggota keluarga yang memakai zat terlarang.
4. Kesempatan belajar hilang dan mungkin dapat dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi alias DO / drop out.
5. Tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal.
6. Dosa akan terus bertambah karena lupa akan kewajiban Tuhan serta menjalani kehidupan yang dilarang oleh ajaran agamanya.
7. Bisa dijebloskan ke dalam tembok derita / penjara yang sangat menyiksa lahir batin.
Biasanya setelah seorang pecandu sembuh dan sudah sadar dari mimpi-mimpinya maka ia baru akan menyesali semua perbuatannya yang bodoh dan banyak waktu serta kesempatan yang hilang tanpa disadarinya. Terlebih jika sadarnya ketika berada di penjara. Segala caci-maki dan kutukan akan dilontarkan kepada benda haram tersebut, namun semua telah terlambat dan berakhir tanpa bisa berbuat apa-apa.
Pesan Sponsor
Dampak Langsung Narkoba Bagi Jasmani / Tubuh Manusia
1. Gangguan pada jantung
2. Gangguan pada hemoprosik
3. Gangguan pada traktur urinarius
4. Gangguan pada otak
5. Gangguan pada tulang
6. Gangguan pada pembuluh darah
7. Gangguan pada endorin
8. Gangguan pada kulit
9. Gangguan pada sistem syaraf
10. Gangguan pada paru-paru
11. Gangguan pada sistem pencernaan
12. Dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV AIDS, Hepatitis, Herpes, TBC, dll.
13. Dan banyak dampak lainnya yang merugikan badan manusia.
Dampak Langsung Narkoba Bagi Kejiwaan / Mental Manusia
1. Menyebabkan depresi mental.
2. Menyebabkan gangguan jiwa berat / psikotik.
3. Menyebabkan bunuh diri
4. Menyebabkan melakukan tindak kejehatan, kekerasan dan pengrusakan.
Efek depresi bisa ditimbulkan akibat kecaman keluarga, teman dan masyarakat atau kegagalan dalam mencoba berhenti memakai narkoba. Namun orang normal yang depresi dapat menjadi pemakai narkoba karena mereka berpikir bahwa narkoba dapat mengatasi dan melupakan masalah dirinya, akan tetapi semua itu tidak benar.
WORO-WORO!!!
Telah Hadir !
BIMBINGAN BELAJAR dan LES PRIVAT
Intensive Course Center (IC2)
Jl. Klayatan Gg II No.18 RT:02/RW:01 Kel. Kebonsari Kec. Sukun, Malang
(Kompleks Rumah Kontrakan Hijau P. Khamid)
Telp. (0856)555 18 345 (IC2moesa.blogspot.com/IC2moesa@gmail.com)
Dengan tentor yang berpengalaman dibidangnya, kami akan melayani dengan baik, bijaksana dan setulus hati.
Tata Tertib Bimbingan Belajar dan Privat
TATA TERTIB TENTOR
1. Tentor harus datang tepat waktu (5 – 10 menit sebelum les dimulai).
2. Untuk private, tentor harus membuat kesepakatan dengan siswa mengenai jadwal les.
3. Jika kesepakatan sudah dilakukan maka kegiatan les privat wajib berlangsung.
4. Durasi waktu minimal 90 menit, baik private ataupun kelompok.
5. Setelah selesai les, tentor wajib mengisi jurnal les (presensi) dan menandatanganinya sebagai bukti kegiatan les sudah berlangsung.
6. Materi les disesuaikan dengan materi disekolah dan jika dibutuhkan penambahan pengetahuan umum yang berkenaan dengan materi maka tentor bisa memberikannya.
7. Jika salah satu pihak berhalangan hadir maka diupayakan untuk mengganti dihari lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
8. Pengambilan fee untuk tentor tanggal 10 – 15 tiap bulannya.
TATA TERTIB SISWA
1. Untuk bimbingan belajar siswa harus datang tepat waktu (5 – 10 menit sebelum les dimulai).
2. Durasi belajar minimal 90 menit, baik private ataupun kelompok.
3. Jika dikemudian hari siswa berhalangan dan tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada tentor ataupun pihak penyelenggara les, maka siswa dikenakan biaya sebesar 50% dari biaya semula per pertemuan (untuk privat).
4. Pembayaran biaya les dilakukan setiap awal bulan (tanggal 1 – 5 tiap bulannya) atau memberikan uang muka 50% dari biaya les dalam sebulan, kemudian melunasinya pada tanggal berikutnya.
5. Tarif les dihitung per pertemuan, artinya tariff les dikenakan pada siswa meskipun siswa tidak hadir dalam kegiatan les suatu waktu.
6. Jika ada keluhan dikemudian hari terkait tentor kami maka pihak siswa berhak memberitahukan kepada pihak penyelenggara les.
TATA TERTIB UMUM
1. Kerjasama antar pihak sangat kami harapkan untuk kelancaran kegiatan les.
2. Segala permasalahan apapun yang berkenaan dengan kegiatan les, silahkan hubungi pihak penyelenggara les.
3. Jika terdapat kekeliruan dalam kegiatan ini, maka akan diperbaiki dikemudian hari.
Manajer Operasional,
Musawwir, S.Pd
Langganan:
Postingan (Atom)